Saat Sri Mulyani Harus Menentukan Amankan Kantong Pengusaha Atau Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Dok. Kementerian KeuanganMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Dok. Kementerian Keuangan

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran Kementerian Keuangan hari ini mengumpulkan ratusan pengusaha di Kantor Ditjen Pajak. Mereka diajak untuk berdialog.

Dalam sambutannya Sri Mulyani menegaskan, bahwa pihaknya mengumpulkan para pengusaha bukan untuk menagih pajak. Justru pemerintah ingin berdiskusi dengan mereka.

"Kami ingin memberikan dalam lembaga ini bukan untuk menyampaikan tolong bayar pajak, tapi pesannya aku punya banyak insentif, bapak ibu tahu nggak sih. Pasti kan kalau bapak ibu diundang pajak niscaya mikirnya oh mau ditagih apalagi ini," ungkapnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).


Menurut Sri Mulyani momok dari Ditjen Pajak ataupun Ditjen Bea Cukai dianggap angker bagi para pengusaha. Sehingga setiap pengusaha diajak bertemu pikirannya selalu negatif

Padahal hari ini pemerintah ingin meminta masukan wacana kebijakan fiskal yang akan dibuat. Salah satunya wacana perpajakan.

Sri Mulyani mencontohkan, beliau pernah bertanya kepada Staf Ahlinya di Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo bagaimana efek kalau pemerintah menerapkan penarikan pajak gres dan mendapat dana.

"Misalnya aku sanggup Rp 1 triliun, masuk ke kas negara. Itu sanggup digunakan untuk bayar honor guru, honor polisi, ada yang untuk bangkit jalan, sekolah, rumah sakit sampai subsidi. Coba itu nanti habis saja," terangnya.

Sri Mulyani berfikir, bagaimana dampaknya kalau uang Rp 1 triliun itu tidak ditarik oleh negara sebagai pajak dan masih tetap di kantong para pengusaha. Menurutnya sanggup saja uang Rp 1 triliun itu lebih bermanfaat bagi perekonomian bila masih di kantong pengusaha.

"Coba kalau Rp 1 triliun itu tetap ada di kantong bapak ibu tidak aku ambil. Terus digunakan investasi baru, jangan-jangan dampaknya lebih anggun buat ekonomi dibanding untuk subsidi yang hilang begitu saja. Atau aksesori honor tapi birokratnya makin tidak professional," tuturnya.


Kemungkinan itu sanggup saja terjadi, namun kata Sri Mulyani, asalkan pengusahanya benar-benar berbagi usahanya di Indonesia dengan berinvestasi. Sehingga sanggup menambah lapangan pekerjaan.

"Asal jangan dibawa ke luar negeri, kalau iya ya aku ambil. Tapi kalau buka usaha, buka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan sanggup profit. Itu aku lebih senang," tegasnya.

Jika itu disepakati, Sri Mulyani ingin menciptakan perjanjian. Sebab menurutnya urusan ekonomi negara bukan main-main.

"Kita tidak main-main, ini serius. Coba kita pikirkan Rp 1 triliun itu tetap di kantong pengusaha vs kantong negara," tutupnya.

Sumber detik.com

Belum ada Komentar untuk "Saat Sri Mulyani Harus Menentukan Amankan Kantong Pengusaha Atau Negara"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel