Tanggapi Kpk, Kemenperin: Selama Ini Investasi China Tak Ada Masalah
5:21:00 PM
Tambah Komentar
Investasi China di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung/Foto: dok detikcomJakarta - KPK mewanti-wanti investasi yang berasal dari China. Ada bermacam-macam alasan yang membuat Indonesia harus berhati-hati. Perusahaan China disebut KPK tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
Investasi China di Indonesia tak sedikit yang masuk ke sektor industri. Berkaitan dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar menilai Indonesia butuh investasi, salah satunya dari China.
Investasi ini untuk memberi sejumlah manfaat bagi Indonesia, salah satunya untuk mendorong pertumbuhan industri. Dia juga menilai selama ini investasi China di Indonesia tak ada masalah.
"Selama ini investasi China di sektor industri tidak ada dilema alasannya bagi kami investasi sangat diharapkan dalam upaya mendorong pertumbuhan industri," katanya ketika dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Disamping itu masuknya investasi ke Indonesia sanggup meningkatkan daya saing dan membuat lapangan pekerjaan lebih banyak. Itu dengan catatan investasi yang masuk untuk sektor produktif.
Dia meyakini daya saing Indonesia sanggup meningkat dibandingkan negara lain dengan adanya alih teknologi dari negara-negara yang melaksanakan investasi di Indonesia. Biasanya negara yang berinvestasi ke Indonesia membawa serta teknologinya. Itu sanggup dipelajari oleh Indonesia.
"(Investasi) meningkatkan daya saing melalui alih teknologi dan meningkatkan perembesan tenaga kerja," tambahnya.
Sebelumnya, KPK mewanti-wanti investasi, khususnya yang berasal dari China. Sebab, perusahaan-perusahaan China disebut KPK tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
"Good corporate governance di China itu yakni salah satu yang absurd bagi mereka. Oleh alasannya itu, mereka menempati daerah pertama fraud improper payment," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Kamis (9/5/2019).
Peringatan yang disampaikan Syarif itu juga bukan sekadar isapan jempol. Dia merujuk pada data Foreign Corruption Practices Act (FCPA) yang menyebutkan China sebagai negara nomor satu dengan tingkat pembayaran tidak masuk akal atau improper payment.
"Ini statistik banyak benarnya berdasarkan saya. Pasti Bapak-Ibu di BUMN banyak bekerja sama dengan China. Saya ulangi lagi, dengan China," kata Syarif. Sumber detik.com
Belum ada Komentar untuk "Tanggapi Kpk, Kemenperin: Selama Ini Investasi China Tak Ada Masalah"
Posting Komentar