Kpk Wanti-Wanti Investasi China, Luhut: Di Sana Korupsi Tembak Mati

Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti investasi dari China. Indonesia perlu berhati-hati alasannya China masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat improper payment alias pembayaran tidak benar tertinggi.

Merespons hal itu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan buka suara.

"Gini, kalau mau mencar ilmu bagaimana memberantas korupsi lihat China itu, (koruptor) tembak mati di sana itu," tegas Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Kalau pun harus berhati-hati dalam mendapatkan investasi, Luhut menilai tak hanya China, terhadap semua negara pun Indonesia perlu berhati-hati. Luhut menegaskan selama ini investasi China di Indonesia baik-baik saja, alias tidak ada masalah.

Baca juga: Diwanti-wanti KPK, Ini Daftar Investasi Besar China di RI

"Ya hati-hati jangan dari China, semua pun kita harus hati-hati. (Sejauh ini investasi China di Indonesia) baik, nggak ada masalah," tambah Luhut.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sebelumnya berbicara soal investasi China dalam seminar Peran SPI (Sistem Pengawasan Internal) di BUMN. Alasan berikutnya, China disebutnya tak punya aturan ketat soal suap pejabat, lingkungan hidup sampai hak asasi ketika memberi investasi.

"Kalau Inggris yang invest mereka takut UK Bribery Act, kalau yang invest orang Amerika mereka takut ada FCPA (Foreign Corrupt Act), kalau Uni Eropa, UK Bribery dan lain-lain. Kalau China invest di sini, you have to be very, very careful. Bribing, it's okay, environment, what? Human right, what? nggak ada," ucapnya di gedung penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

Syarif menyebut China tak punya aturan untuk menghukum jikalau ada warga negaranya jikalau melaksanakan suap terhadap pejabat di negara lain. Hal itu berbeda dengan Inggris, Amerika dan negara maju lainnya.

Baca juga: Warning KPK soal Investasi China

"Kalau negara Eropa atau Amerika, kalau mereka menyuap pejabat publik abnormal itu sanggup dieksekusi di negaranya. Kalau kita undang-undangnya belum, China belum. Inggris ada UK Bribery Act itu, jadi kalau mereka menyuap foreign public officer itu mereka sanggup kena juga. Makara selalu hati-hati untuk investasi," ucapnya.

Nah, negara-negara yang tak punya aturan tersebut menyerupai China disebutnya harus menjadi perhatian. Apalagi, menurut data FCPA AS, China disebut Syarif berada di nomor 1 negara paling banyak pembayaran tak masuk akal ketika berinvestasi.

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini